Paradigma Manajemen Haji

Manajemen Haji

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Masjid

Drs.H.Budi Saepudin,M.Ag

Disusun:

Abar

(208.400.7540

Manjemen Dakwah

A.  Paradigma Baru Manajemen Haji

            Pradigma manajemen haji ditekankan pada implementasi kmowledge workers, yaitu sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan toleran dengan mengedepenkan system customer value sebagai nilai yang mendasari penyelenggaraan haji. Berbagai macam langkah dapat ditempuh dalam melakukan optimalisasi sumber daya financial dan simber dauya teknologi dengan mensinergikan antara pola manajemen yang telah ada dengan manajemen modern meliputi berbagai langkah manajerial yang terpadu dan berpola secara integral.

            Dengan melihat berbagai tesis dan proposisi, maka pola birokrasi dengan dukungan kmowladge workers yang ideal adalah: bahwa dalam birokrasi banyak melakukan kebijakan teknik sangat penting adanya tenaga kerja baik staf maupun pejabatnya yang memiliki knowledge workers.

1. 1.      Bahwa knowledge workers adalahtenaga kerja yang kreatif, inovatif dan toleran.
2. 2.      Akan mampu mengubah kinerja birokratis (tradisional) menjadi kebijakan system manajerial modern.
3. 3.     Knowledge workers akan membentuk struktur organisasi birokrasi dapat mengurangi formalitas, komplekasitas dan sentralisme.
4. 4.     Knowladge workers merupakan pemacu visi, misi dan arah tujuan organisasi dan membentuk budaya organisasi birokrasi yang kualified.
5. 5.      Knowledge workers akan mampu mengatasi perkembangan multidimensional organisasi birokrasi.

Dukungan knowledge workers diharapkan akan menghasilkan output dalam manajemen haji dengan mengimplementasikansinergi antara manajemen modern dengan manajemen haji yang diterapkan saat ini.

Bentuk output tersebut antara lain sebagai berikut:

1.      Melakukan organisasi struktur dengan melakukan pengurangan dimensitradisional struktural dan merubah pitologi yang ada dalam birokrasi tradisional dengan mengintegrasikan konsep manajemen keselurihan.

2.      Mengembangkan sumber daya dana yang dimiliki oleh pemerintrah sebagai hasil dari efesiensi penggunaan dana dan mengubah pola pengelolaan dengan memberikan dimensi ekonomis melalui nernagai kegiatan bisnis yang tidak bertentangan dengan upaya pemberdayaan umat isalam.

3.      Memprediksi factor-faktor kekuatan pemerintah dan penawaran seluruh komponen biaya haji sehingga perhitungan biaya haji dilakukan dengan standar mata uang tertentu.

4.      Menciptakan era persaingan sempurna dalam penyediaan transpotasi dan akomodasi yang merupakan komponen terbesar dalam biaya haji, sehingga dengan persaingan yang sempurna ini akan diperoleh rii cost yang akan sangan berpengaruh dalam kalkulasi biaya haji.

5.      Menerapkan system informasi manajemen yang berbasis pada perangkat teknologi yang telah dimiliki penataan dan penempatan sumber daya manusia berdasarkan spesifikasi kemampuan yang dimiliki, menuju kea rah self Financing.

Kalau dilihat dari penjelasan di atas secara keseluruhan maka dapat kita ambil kesimpulan semua hal yang nerkaitan dengan knowledge workers itu berorientasi pada bitokrasi maka paradigm baru muncul untuk memperbaiki pola manajerial haji itu sendiri. Jika kita singgung dalam birokrasi maka proses yang mesti kita pahami dalam mengatur sumber daya manusia adalah sebagai beriku:

a.       Transformasi nilai. Tata nilai dalam suatu sistem berperan melandasi, memberikan acuan, menjadi pedoman perilaku, dan menghikmati eksistensi dan dinamika unsur-unsur lainnya dalam sistem administrasi Negara termasuk birokrasi.

b.      Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, ramping, desentralistik, efisien, efektif, berpertanggung jawaban, terbuka, dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu, sama lain.

c.       Pemantapan Sistem Manajemen. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan kegiatan pembangunan, pengembangan sistem manajemen pemerintahan perlu diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang berkepastian hukum, kondusif, transparan, dan akuntabel, disertai dukungan sistem informatika yang terarah pada pengembangan e-administration atau e-government.

d.      Peningkatan Kompetensi SDM, Aparatur. Sosok birokrat – ataupun SDM aparatur (pegawai negeri) pada umumnya - penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi public dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, reformasi birokrasi dalam konsteks pembangunan system administrasi negara tersebut, baik di pusat maupun di daerah-daerah, perlu memperhatikan aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip berikut:

1.      Demokrasi dan pemberdayaan

2.      Pelayanan

3.      Transparansi

4.      Partisipasi

5.      Kemitraan

6.      Desentralisasi

7.      Konsistensi kebijakan

Posted in: